Foto Bersama dengan Gubernur Sumsel pada acara Pembukaan RIF 2016

Pembukaan RIF 2016 pada tanggal 26 Juli 2016 di buka oleh Deputi Bidang Pengendalian dan pelaksanaan

Rakor RUPM - Bandung 2016

Kawasan Industri

Sesuai dengan arahan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Tanjung Api-Api seluas ± 6.000 ha

Pelabuhan Tanjung Api-Api

Lahan yang sudah mendapatkan persetujuan Menteri Kehutanan RI seluas 600 Ha (perkiraan investasi Rp.

NoJenis PerizinanWaktu
(Hari)
1 Izin Usaha Perikanan (IUP)
5
2 Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) 10 GT - 30 GT (30 PK - 90 PK)
5
3 Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Indonesia (SIKPII) 10 GT - 30 GT (30 PK - 90 PK)
5
4 Surat Izin Kapal Pengangkut dan Pengumpul Ikan Indonesia (SIKPPII) (30 PK - 90 PK)
5
5 Surat Izin Perusahaan Pemboran (SIPPAT) Air Bawah Tanah
5
6 Surat Izin Pemanfaatan Air (SIPA) Bawah Tanah
5
7 Surat Izin Pemanfaatan Air (SIPA) Permukaan
5
8 Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)
5
9 Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing
5
10 Izin Pembentukan Kantor Cabang Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta
5
11 Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) s.d. 6.000 m3/thn
5
12 Izin Perluasan IUIPHHK s.d. 6.000 m3/thn
5
13 Izin Perubahan dan Penggantian Nama Pemegang IUIPHHK s.d. 6.000 m3/thn
5
14 Izin Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU)
5
15 Izin Usaha Perkebunan (IUP) Lintas Kabupaten / Kota
5
16 Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) Lintas Kabupaten /Kota
5
17 Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P) Lintas Kabupaten / Kota
5
18 Izin Penyalur Alat Kesehatan (Cabang)
5
19 Izin Laboratorium Prosthetic (PMDN)
5
20 Izin Medical Check up Center
5
21 Izin Klinik Rehabilitasi Medis
5
22 Izin Klinik Fisioterapi
5
23 Surat Izin Usaha Perdagangan B2 (Bahan Berbahaya) Pengecer Terdaftar
5
24 Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT)
5
25 Usaha Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL)
5
26 Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPPER)
5
27 Pendaftaran Penanaman Modal
5
28 Izin Prinsip Penanaman Modal
5
29 Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
5
30 Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
5
31 Izin Usaha
5
32 Izin Usaha Perluasan
5
33 Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger)
5
34 Izin Usaha Perubahan
5
35 Izin Usaha Industri (IUI)
3
36 Izin Perluasan Industri
3
37 Perpnjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja (RPTKA)
3
38 Surat Izin Pengeboran (SIP) Air Bawah Tanah
3
39 Surat Izin Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM)
7
40 Izin Pembukaan Kantor Cabang
5
41 Izin Trayek AKDP
5
42 Izin Trayek Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi
5
43 Izin Operasi Taksi Untuk Lintas Kab / Kota Dalam Satu Provinsi
5
44 Izin Trayek Angkutan Perbatasan Yang Melintas Lebih Dari Satu Daerah Provinsi Sebagai Tugas Dekonsentrasi
5
45 Izin Angkutan Khusus Antar Kota Dalam Provinsi Untuk Angkutan Karyawan
5
46 Izin Angkutan Khusus Antar Kota Dalam Provinsi Untuk Angkutan Pemukiman
5
47 Izin Angkutan Khusus Antar Kota Dalam Provinsi Untuk Angkutan Pemadu Mode
5
48 Izin Operasi Angkutan Sewa Berdasarkan Kuota Yang Ditetapkan Pemerintah
5
49 Izin Trayek Angkutan Perkotaan Yang Wilayah Pelayanannya Melebihi Satu Wilayah Kab / Kota Dalam Satu Provinsi
5
50 Izin Operasi Angkutan Taksi Yang Melayani Khusus Untuk Pelayanan Ke Dan Dari Tempat Tertentu Yang Memerlukan Tingkat Pelayanan Tinggi / Wilayah Operasinya Melebihi Wilayah Kab/ Kota Dalam Satu Provinsi
0
51 Izin Operasi Kegiatan Angkutan Orang dan / atau Barang dengan kereta Api Umum Untuk Pelayanan Angkutan Antar Kota dan Perkotaan yang Lintas Pelayanannya Melebihi Satu Kab / Kota
5

Kembali

Perizinan

Izin Operasi Kegiatan Angkutan Orang dan / atau Barang dengan kereta Api Umum Untuk Pelayanan Angkutan Antar Kota dan Perkotaan yang Lintas Pelayanannya Melebihi Satu Kab / Kota
Izin Operasi Angkutan Taksi Yang Melayani Khusus Untuk Pelayanan Ke Dan Dari Tempat Tertentu Yang Memerlukan Tingkat Pelayanan Tinggi / Wilayah Operasinya Melebihi Wilayah Kab/ Kota Dalam Satu Provinsi
Izin Trayek Angkutan Perkotaan Yang Wilayah Pelayanannya Melebihi Satu Wilayah Kab / Kota Dalam Satu Provinsi
Izin Operasi Angkutan Sewa Berdasarkan Kuota Yang Ditetapkan Pemerintah
Izin Angkutan Khusus Antar Kota Dalam Provinsi Untuk Angkutan Pemadu Mode
Izin Angkutan Khusus Antar Kota Dalam Provinsi Untuk Angkutan Pemukiman
Izin Angkutan Khusus Antar Kota Dalam Provinsi Untuk Angkutan Karyawan
Izin Trayek Angkutan Perbatasan Yang Melintas Lebih Dari Satu Daerah Provinsi Sebagai Tugas Dekonsentrasi
Izin Operasi Taksi Untuk Lintas Kab / Kota Dalam Satu Provinsi
Izin Trayek Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi
Izin Trayek AKDP
Izin Pembukaan Kantor Cabang
Surat Izin Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM)
Surat Izin Pengeboran (SIP) Air Bawah Tanah
Perpnjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja (RPTKA)
Izin Perluasan Industri
Izin Usaha Industri (IUI)
Izin Usaha Perubahan
Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger)
Izin Usaha Perluasan
Izin Usaha
Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
Izin Prinsip Penanaman Modal
Pendaftaran Penanaman Modal
Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPPER)
Usaha Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL)
Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT)
Surat Izin Usaha Perdagangan B2 (Bahan Berbahaya) Pengecer Terdaftar
Izin Klinik Fisioterapi
Izin Klinik Rehabilitasi Medis
Izin Medical Check up Center
Izin Laboratorium Prosthetic (PMDN)
Izin Penyalur Alat Kesehatan (Cabang)
Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P) Lintas Kabupaten / Kota
Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) Lintas Kabupaten /Kota
Izin Usaha Perkebunan (IUP) Lintas Kabupaten / Kota
Izin Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU)
Izin Perubahan dan Penggantian Nama Pemegang IUIPHHK s.d. 6.000 m3/thn
Izin Perluasan IUIPHHK s.d. 6.000 m3/thn
Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) s.d. 6.000 m3/thn
Izin Pembentukan Kantor Cabang Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta
Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing
Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)
Surat Izin Pemanfaatan Air (SIPA) Permukaan
Surat Izin Pemanfaatan Air (SIPA) Bawah Tanah
Surat Izin Perusahaan Pemboran (SIPPAT) Air Bawah Tanah
Surat Izin Kapal Pengangkut dan Pengumpul Ikan Indonesia (SIKPPII) (30 PK - 90 PK)
Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Indonesia (SIKPII) 10 GT - 30 GT (30 PK - 90 PK)
Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) 10 GT - 30 GT (30 PK - 90 PK)
Izin Usaha Perikanan (IUP)

Video

Polling

Bagaimana Pendapat anda tentang pelaksanaan PEMILU yang baru diselenggarakan kemarin ?

Kurs

Jadwal Penerbangan

Statistik